Oleh : Sudadi

Analisis pemberitaan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo di media massa terakhir ini, kita bisa membaca sejumlah isu yang paling menonojol diantaranya tentang polemik pengadaan mobil dinas baru, pemanggilan sejumlah LSM, rakor ketahanan pangan, seremonial pelantikan sejumlah pejabat bupati sementara dan soal kebijakan penertiban kawasan gubernuran. Berita yang menyangkut kebijakan semacam itu dari kajian komunikasi sangat tidak populer untuk ekspose gubernur baru. Gubernur dan staf harus mulai memperhitungkan setiap ekspose kebijakan yang bisa mengakibatkan opini dan pencitraan yang kurang sedap. Apakah suatu kebijakan itu bisa menimbulkan polemik atau akan menambah dukungan masyarakat ? Dampak setiap pemberitaan akan terus dicermati oleh masyarakat. Sejumlah elemen masyarakat yang kritis akan terus memperhatikan kata demi kata yang diucapkan gubernur. Jabatan gubernur tidak lepas dari jabatan politis, sedikit kesalahan dalam menentukan kebijakan akan mengundang tanggapan dari berbagai pihak. Untuk itu gubernur perlu mensiasati semua kebijakan dengan tetap mempertimbangkan peran pencitraan sebagai seorang pemimpin yang selalu berpihak kepada kepentingan banyak pihak.

Nampaknya masyarakat Jawa Tengah harus bersabar menunggu janji Gubernur Jateng Bibit Waluyo untuk merealisasi obsesi “Bali Desa Bangun Desa”. Kita masih menanti realisasi apa yang akan dikembangkan dan kapan program bisa diketahui masyarakat luas ? Perjalanan “blusak-blusuk” masuk desa selama tiga bulan kini masih terus dilakukan. Kajian tentang sejumlah persoalan yang ditemui selama kunjungan dari desa ke desa masih membutuhkan analisis.

Dalam soal mobil dinas baru, kalangan anggota DPRD menilai soal pengadaan mobil dinas baru sebagai hal yang wajar dan prosedural, tetapi sesungguhnya ada momentum yang sangat baik jika saat itu gubenur tegas menolak. Hasilnya akan meraih point simpati rakyat. Soal pemanggilan LSM, juga ada yang menyayangkan langkah yang diambil gubenur. Jika kebijakan yang diambil menurut gubenur baik dan tak merugikan rakyat mengapa harus meladeni LSM ? Tentang kebijakan membenahan kawasan jalan pahlawan semarang (sekitar kantor gubernuran), mestinya saat seorang penjabat pemkot semarang mengumumkan tak perlu menyebut sebagai usulan gubernur. Kebijakan penertiban semacam itu akan dinilai sebagai hal yang tak popular. Dampaknya akan berakibat menghilangkan mata pencaharian pedagang kaki lima yang notabene juga wong cilik dan lenyapnya ruang publik yang biasa digunakan sebagai tempat mangkal anak muda dari berbagai komunitas otomotif. Walikota semarang perlu mensikapi lebih arif atas usulan gubernur tersebut untuk menampung semua kepentingan.

Kita tidak berharap awal kepemimpinannya justru akan terjebak dengan hal-hal kurang mendapat simpati masyarakat dan tetap melakukan prioritas kebijakan yang lebih fokus untuk kesejahteraan rakyat jawa tengah. Gubernur harus bisa menghindari hal-hal yang sepele dari kebijakan yang tidak populer. Kesempatan awal kepemimpinan harus bisa mengambil hati rakyat. Langkah awal yang perlu dipikirkan bagi seorang gubernur, secara internal mestinya lebih menitikberatkan kinerja, meningkatkan disiplin dan etos kerja bagi aparatnya dan eksternal gubernur juga bisa membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi perlu agar gubernur tidak hanya memperoleh masukan dari aparat bawahan tetapi juga dari masyarakat luas. Untuk itu gubernur harus membuka akses direct melalui SMS atau email. Komunikasi dengan teknologi informasi ini sangat efektif, karena akan menghilangkan gap antara pemimpin dengan rakyatnya. Gubernur pernah menyatakan harapan dukungan semua pihak, konsekuensinya secara kongkret gubernur harus siap membuka akses komunikasi langsung untuk hindari kebijakan yang sepihak dan tak sepaham dengan keinginan rakyat.